Sekretaris Jenderal DNIKS Edwil S Djamaoeddin Bicara NAPZA Pada Anak

Sekretaris Jenderal DNIKS Edwil S Djamaoeddin Bicara NAPZA Pada Anak

Sekretaris Jenderal DNIKS Edwil S Djamaoeddin berkesempatan untuk menghadiri kegiatan Penyusunan Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak Korban Penyalahgunaa

Kisah WO Ananda, KPAI Ingatkan Semua Pihak Hentikan Menanamkan Nilai Kebencian Kepada Anak
Senandung Ibu Di Hari Anak Perempuan Internasional
Isyarat Darurat ‘Kekerasan Anak’ Tidak Terhenti Sampai Hari Ini

Sekretaris Jenderal DNIKS Edwil S Djamaoeddin berkesempatan untuk menghadiri kegiatan Penyusunan Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak Korban Penyalahgunaan NAPZA yang merupakan program kerja dari Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI dan kepada kami dari DNIKS diberikan judul “UPAYA PENCEGAHAN & PENANGGULANGAN BAHAYA PENYALAHGUNAAN NAPZA PADA ANAK”, acara ini juga dihadiri oleh Kasubdit Rehabilitasi Sosial Anak Cup Santo, DR. Ellya Susilowati, MSi perwakilan dari STKS Bandung, DR. Maria Sri Iswari dari UMJ, dan beberapa perwakilan dari pihak Kemensos dan para pemerhati yang berhubungan dengan NAPZA, Acara ini berlangsung dari tanggal 9-12 Juli 2019 di Hotel Bogor Valley.

Sebelum memaparkan materi yang disampaikan Sekjen memperkenalkan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), terkebih dahulu dimana DNIKS adalah Lembaga adalah Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Tingkat Nasional. Didirikan pertama kali tanggal 17 Juli 1967 melalui Musyawarah Nasional Badan Pembina dan Koordinasi Kesejahteraan Sosial (BPKKS).

Landasan hukum saat ini adalah Undang-undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dengan tugas pokok mengkoordinasikan peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Saat ini sudah terbentuk 32 LKS disetiap Provinsi dan sudah hampir 78% disetiap kabupaten kota. Disamping itu ada 32 Organisasi Sosial dan Federasi yang merupakan anggota DNIKS seperti Pesatuan Penyandang Disabilitas Indonesia(PPDI), Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI), KOWANI, dll. menurut Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Kesejahteraan Sosial tahun 2011, mencatat bahwa jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang ada di seluruh wilayah Indonesia sebanyak 25.406 (dua puluh lima ribu empat ratus enam) LKS. 

Misi DNIKS adalah Mengkoordinasikan dan Membina organisasi/lembaga sosial, Mengembangkan model penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Menyelenggarakan forum komunikasi dan konsultasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Melakukan advokasi sosial dan advokasi anggaran terhadap lembaga/organisasi sosial, Berperan dalam pemberdayaan masyarakat di bidang kesejahteraan sosial dan pembangunan sosial, Mengoptimalkan jejaring dan kemitraan di bidang kesejahteraan sosial dan pembangunan sosial tingkat nasional dan internasional.

Untuk Anak Korban Napza Penyalahgunaan Napza semakin hari semakin mengkhawatirkan. Peredaran Narkoba ditanah air, berdasarkan dari beberapa penindakan yang dilakukan oleh kepolisian maupun BNN, jumlahnya sudah pada ukuran puluhan kilogram, puluhan ribu butir, dimana pelakuanya sebagian besar adalah usia belia dan bahkan tidak jarang masih masuk katagori usia anak, dalam arti berusia kurang dari 18 tahun. Dalam konteks ini, sebagian diantaranya adalah pelaku korban dan sebagian besar adalah korban penyalahgunaan Napza atau Narkoba.

Maraknya penyalahgunaan Napza khususnya dikalangan anak atau remaja didorong oleh adanya Keuntungan ekonomi yang sangat besar, Gaya hidup dan pergaulan, Sifat permisif seperti kebisaan merokok atau hidup dilingkungan perokok, Kesulitan hidup, sehingga makin banyak kalangan yang terlibat dengan menjadi pengedar/pengecer, sekaligus pengguna karena sudah kecanduan, agar bisa terus menggunakan maka menjadi pengedar menjadi suatu pilihan, serta Kemajuan teknologi dan transformasi.

Disamping itu, proteksi dari keluarga sebagai penopang utama dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pengawasan terhadap anak semakin berkurang. Hal itu terjadi akibat kesibukan orang tua untuk mencari nafkah sehari-hari sehingga interaksi anak-anak 

mereka melalui berbagai sarana komunikasi menjadi semakin longgar, ditambah dengan orang tua yang kurang beradaptasi atau gagap teknologi (Gaptek) dengan kemajuan teknologi sehingga orang tua/masyarakat sekitar juga mengalami kesulitan untuk melakukan pengawasan kepada anak-anak mereka. Akibatnya, keluarga sebagai pilar utama dalam relasi sosial sangat rapuh.

Perkembangan pasar Narkoba yang sangat menggiurkan membuat penyalahgunaan Napza sulit untuk diberantas. Masalah ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, apalagi Indonesia akan menghadapi bonus demografi. Banyaknya anak dan remaja yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba hanya alan menjadi beban sosial dan beban negara pada akhirnya. Sebab, kehidupan mereka hanya akan berakhir di penjara atau tempat rehabilitasi. Disinilah urgensi keberadaan tempat rehabilitas bagi anak korban napza menemukan relevansinya.

Proteksi terhadap anak pada kasus penyalahgunaan napza merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Anak merupakan pelanjut estafet pembangunan. Memberikan sanksi yang berat atas penyalahgunaan Napza, tidak cukup. Dewasa ini kita ketahui bersama bahwa Lapas dan Rutan penuh sesak dengan penyalaguna narkoba. Memberikan efek jera barangkali diperlukan, namun menangani korban agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dengan menjadikan insan yang sadar diri, sadar keluarga, sadar lingkungan juga diperlukan. Kedua faktor ini saling mempengaruhi dan muncul pada konteks yang beragam. Oleh karena itu, semakin kita memahami interaksi antara kedua faktor ini, nantinya kita bisa mempersiapkan intervensi yang tepat.

Peran orang tua sangat penting, sebab anak belajar dari pengamatan. Selain itu, banyak anak yang masih pelajar dan mahasiswa yang menjadi sasaran peredaran napza karena jauh dari orang tua, perkembangan teknologi juga memiliki kontribusi, Media sosial yang sekarang sedang marak memberi pengaruh pada tingkah laku anak, khususnya pada penggunaan narkoba. Dengan demikiam anak merupakan korban dalam kasus penyalahgunaan napza. Hal ini karena anak mendapat paparan dari lingkungan tempat tinggal atau lingkungan, dimana anak lebih banyak menjadi sasaran penyalahgunaan melalui pengaruh pihak lain, korban tren yang berkembang. Penyalahgunaan napza berawal dari coba-coba, menuju situasional, rekreasional, penggunaan rutin, hingga ketergantungan.

Penanganan Anak Korban Napza, dimana Kemensos menyatakan tekadnya dalam  mewujudkan pelayanan kesejahteraan sosial yang inklusif, efektif, dan inovatif, sehingga dapat mempercepat tercapainya tujuan SDG’s. Dimana tekad tersebut didekati melalui 3 pendekatan yaitu :

Pertama, inovasi dengan Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, penyaluran bansos secara non tunai untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang terpadu dalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Layanan ini dapat dikembangkan dengan melakukan sinergi antar lembaga terkait semacam Polri, Kemenkumham, Kejaksaan, dan BNN untuk dapat dilakukan klaster kepada anak Korban Napza. Sehingga kemensos dapat melakukan pemetaan dan merumuskan pendekatan berdasarkan kelompok keluarga Anak Korban Napza.

Kedua, inovasi Program Rehabilitasi Sosial 5.0 New Platform (Progres 5.0 NP), dimana layanan rehabilitasi sosial terfokus pada 5 klaster, yakni anak, lansia, penyandang disabilitas, korban penyalahgunaan NAPZA, dan tuna sosial.

Proses intervensi dan terapi kepada anak korban Napzah perlu memperhatikan faktor penyebab, pemulihan dari kecanduan dengan pendekatan edukatif, protektif, reintegrasi ke masyarakat, life skill yang berkorelasi dengan pendekatan ketiga.

Ketiga, Pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE). KUBE adalah salah satu upaya pemerintah memutus mata rantai kemiskinan di Indonesia. Lewat program KUBE, masyarakat diajarkan untuk lebih berdaya dan mandiri secara ekonomi melalui pemberian bantuan modal usaha.

Pada umumnya, masyarakat seringkali terkendala dengan akses terhadap pasar, SDM, dan modal. Pendekatan KUBE perlu lebih memperluas spektrum dan jangkauan? Dalam arti, menangani dari hulu sampa hilir, sebab para penyalahguna Napza, apalagi yang telah jadi pengedar baik sebagai kurir atau pengecer yang telah terbiasa dengan praktis dengan keuntungan besar, sangat sulit untuk merubah mindsetnya.

Rehabilitasi Sosial Anak Korban Napza merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 Tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang atau yang kemudian di tetapkan sebagaimana keputusan Menteri Kesehatan. Pengguna dan korban penyalahgunaan Narkotika masih banyak yang di tahan/ dipenjarakan, padahal dalam Pasal 54 yaitu Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sedangkan dalam Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa “Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dimana pelaksanaan Rehabilitasi Sosial diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya. Dari sini jelas bahwa kemensos memiliki tanggungjawab yang besar untuk melakukam rehabilitasi terhadap anak korban narkoba.

BNN memberikan definisi tentang Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar penyalah guna narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat dengan baik dan bertanggung jawab. Metode utama yang digunakan adalah terapi komunitas (Therapeutic Community) yang dimodifikasi.

Dalam hal ini ada beberapa catatan kritis mengenai keberadaan dari tempat-tempat rehabilitasi korban Napza, ialah Ada yang telah menjalani rehabilitasi tapi kembali menjadi penyalahguna Napza, Biaya untuk melakukan rehabilitasi relatif belum terjangkau, terutama bagi anak korban dari keluarga yang kurang mampu, SDM tempat rehabilitasi belum merata dan masih terbatas, Sarana prasarana masih minim dan belum banyak tersebar, sementara jumlah korban terus bertambah, Partisipasi masyarakat masih terbatas, Kurang tersosialisasi.

Dari catatan kritis ini kiranya bisa dirumuskan langkah bersama yang dapat dilakukan sekaligus disinergiskan dengan stake holder. Tutur Edwil S Djamaoeddin Sekretaris Jenderal DNIKS menutup materi yang disampaikan.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
%d bloggers like this: